Bandar Lampung — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandarlampung menegaskan bahwa layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus terus berjalan tanpa jeda dan tidak boleh mengalami kekosongan dalam kondisi apa pun.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung, Asroni Paslah, menegaskan bahwa program MBG merupakan program strategis yang langsung menyentuh kebutuhan dasar anak-anak sekolah.
“Program MBG adalah program penting yang berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Karena itu, tidak boleh ada kekosongan layanan dalam kondisi apa pun, terlebih jika penyebabnya hanya persoalan transisi administratif atau teknis,” kata Asroni di Bandarlampung, Rabu (11/2/2026).
Ia menegaskan, anak-anak tidak boleh menjadi korban dari ketidaksiapan sistem. Jika memang terjadi peralihan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), maka dapur pengganti seharusnya sudah dipastikan siap beroperasi sebelum distribusi dari dapur sebelumnya dihentikan.
Menurutnya, Komisi IV sangat menyesalkan munculnya laporan bahwa terdapat dua sekolah dasar di Kecamatan Sukarame yang tidak menerima layanan MBG selama kurang lebih satu bulan.
“Kami sangat menyesalkan adanya informasi bahwa dua SD di Kecamatan Sukarame tidak menerima MBG hampir satu bulan dengan alasan peralihan dapur SPPG, sementara dapur pengganti belum beroperasi. Hal seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Komisi IV menilai kejadian tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi antar pihak terkait, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga pengelola SPPG.
“Transisi layanan publik, apalagi yang berkaitan dengan pemenuhan gizi anak-anak, harus direncanakan secara matang agar tidak menimbulkan dampak langsung kepada siswa,” ujarnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung akan segera meminta klarifikasi resmi dari dinas terkait serta pengelola SPPG, sekaligus memastikan jadwal operasional dapur pengganti.
“Kami juga akan mendorong adanya skema darurat sementara agar layanan MBG tetap berjalan sampai dapur baru benar-benar siap beroperasi,” kata dia.
Asroni menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Bandarlampung berkomitmen mengawal program MBG agar berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Jika diperlukan, Komisi IV siap menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar ada solusi konkret dan tenggat waktu yang jelas. Program yang baik harus dijalankan dengan manajemen yang baik. Kami akan memastikan persoalan ini tidak berlarut-larut dan segera ada kepastian bagi sekolah serta orang tua siswa,” tegasnya. (red)
.jpg)
