Bandar Lampung - DPRD Kota Bandar Lampung melalui Komisi IV mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait penghapusan uang komite sekolah. Regulasi tersebut dinilai penting agar anggaran pendidikan gratis dapat direalisasikan dalam APBD 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp9,5 miliar untuk mendukung Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah bagi seluruh SMP Negeri di Kota Bandar Lampung.
“Kami sudah menganggarkan Rp9,5 miliar. Tinggal Pemkot menerbitkan Perwali sebagai dasar hukumnya agar dana tersebut bisa direalisasikan. Dengan begitu, pungutan komite sekolah bisa dihapus dan pendidikan benar-benar gratis,” ujar Asroni, Kamis (26/2/2026).
Menurutnya, kebijakan ini merupakan wujud komitmen DPRD dalam mendukung program pendidikan gratis sembilan tahun sebagaimana amanat undang-undang.
Asroni juga mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menguji Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Dalam putusan tersebut, pemerintah diwajibkan menyelenggarakan pendidikan dasar, yakni SD dan SMP, secara gratis baik di sekolah negeri maupun swasta atau madrasah.
“Walaupun belum bisa menutup seluruh kebutuhan sekolah, setidaknya ini dapat meringankan beban orang tua siswa. Di Bandar Lampung sendiri jumlah siswa SMP hampir mencapai 30 ribu orang,” jelasnya.
Ke depan, DPRD menargetkan setiap siswa dapat menerima tambahan BOS daerah sebesar Rp400 ribu per tahun untuk membantu menunjang kebutuhan pendidikan.
Dengan dukungan anggaran ini, DPRD berharap komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pendidikan yang merata, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh anak di Kota Bandar Lampung dapat semakin kuat. (red)
.jpg)
